Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance

Perusahaan pembiayaan sekarang ini sudah banyak berdiri, dan sekarang, hampir semua dealer-dealer baik mobil ataupun motor memiliki perusahaan pembiayaannya sendiri. Dalam tulisan kali ini, saya akan menuliskan tentang pengertian apa itu perusahaan pembiayaan dan bagaimana cara mendiirikannya serta apa pula persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance, marilah kita simak tulisan berikut ini.

Pertama kita harus memahami pengertian dari perusahaan terlebih dahulu.

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig) terang-terangan (openlijk) , dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan, pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf ( b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan yaitu :

  1. Sewa Guna Usaha; Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
  2. Anjak Piutang; Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
  3. Usaha Kartu Kredit; Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit; dan/atau
  4. Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kedua kita harus memahami Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan.

Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance berikutnya adalah bahwa Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:

  1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  2. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri, dimana Perusahaan Pembiayaan tersebut harus mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan secara jelas.

Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance tidaklah rumit sepanjang kita mengetahuinya

WebAdapun Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance yang perlu dilampirkan didalam format yang diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

  1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
    • Nama dan tempat kedudukan;
    • Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
    • Permodalan;
    • Kepemilikan;
    • Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas;
  2. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:
    1. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
    2. Daftar riwayat hidup;
    3. Surat pernyataan:
      1. Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
      2. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
      3. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
      4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
      5. Tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi;
      6. Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;
    4. Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;
    5. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;
  3. Data pemegang saham atau anggota dalam hal:
    1. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering);
    2. Badan hukum, wajib dilampiri dengan:
      1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
      2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
      3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
  4. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
  5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
  6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
    1. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
    2. Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
  7. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
    1. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
    2. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  8. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
  9. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Ketiga kita harus mengerti tentang Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan, dapat didirikan oleh badan hukum ataupun koperasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan badan usaha asing untuk menanamkan sahamnya di suatu Perusahaan Pembiayaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dijelaskan bahwa badan usaha asing, dapat memiliki saham dalam suatu Perusahaan Pembiayaan setinggi-tingginya adalah 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Sedangkan bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari modal sendiri. Modal sendiri yang dimaksud disini adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba/rugi dari Perusahaan Pembiayaan tersebut. Sementara untuk Perusahaan Pembiayaan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum koperasi, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Dan yang pemegang sahamnya berbentuk badan hukum yayasan, modal sendiri yang dimaksud terdiri dari aktiva bersih terikat secara permanen, aktiva bersih terikat secara temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

Silahkan unduh Prosedur dan Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance di sini

Demikian tulisan tentang Persyaratan mendirikan Perusahaan Multifinance, semoga bermanfaat

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *